Sama Dengan Asian Games, Pendapatan Asian Para Games Dikelola Transparan

LPDUK bekerjasama dengan INAPGOC dalam mengelola pendapatan komersil Asian Para Games (APG) 2018. Kerjasama itu dilakukan guna mendukung terwujudnya sukses administrasi dalam penyelenggaraan APG yang sedang berlangsung.

Pengelolaan dana komersil tersebut sudah dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangi Ketua INAPGOC, Raja Sapta Oktohari dan Direktur LPDUK, Agus Hardja Santana.

"Perjanjian kerjasama ini bertujuan agar pengelolaan dana komersil Asian Para Games 2018 yang merupakan bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel," kata Agus Hardja Santana dalam keterangan tertulis, Rabu (10/10).

Dengan perjanjian tersebut, seluruh penerimaan yang diperoleh INAPGOC terkait penyelenggaraan APG 2018 akan dikelola bersama LPDUK. Seperti penerimaan sponsor dalam bentuk uang dan barang, pendapatan penjualan merchandise, penjualan tiket, dan bentuk pendapatan lainnya. Kerjasama juga dilakukan dalam proses perbelanjaan pendapatan komersil melalui pengadaan barang dan jasa.

Terkait pelaksanaan APG 2018, INAPGOC seperti disampaikan Direktur Revenue and Sponsor, Hasina Hakim, sudah berhasil menggandeng 49 sponsor. Yang mencakup katagori official prestige, supporting sponsor maupun official sponsor. Nilainya diproyeksikan mencapai sekitar Rp 200 miliar, namun mayoritas dalam bentuk produk, layanan jasa, bantuan barang dan bentuk lain yang bukan dalam bentuk uang.

Dari nilai tersebut, INAPGOC memperkirakan bentuk uang cash hanya sekitar 5 sampai 10 persen. "Fresh money yang paling besar hanya didapat dari BRI yang nilainya sekitar separuh dari total nilai bantuan sekitar Rp. 10 miliar. Kalau yang lainnya belum, sekarang yang sudah approve itu ada 49 sponsor," kata Hasina.

Dia menegaskan, pendapatan dari sponsor tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan atlet Indonesia di APG 2018. Dalam pengelolaan dana komersil tersebut, dia juga memastikan akan bekerjasama dengan LPDUK.

Pendapatan komersil Asian Games dan APG 2018 dikelola oleh LPDUK karena pendapatan tersebut termasuk kriteria PNBP. Sesuai UU PNPB, objek PNBP memiliki kriteria pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan dana yang bersumber dari APBN, pengelolaan kekayaan negara dan/atau penetapan peraturan perundang-undangan.

Untuk transparansi, LPDUK melaporkan secara berkala pengelolaan dana komersil tersebut ke pihak-pihak terkait secara berkala. Seperti kepada Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Penasihat Asian Games 2018, Jusuf Kalla, Menpora Iman Nahrawi, dan Kementerian Keuangan. [rus]