Ketua SC Dan PWC Akan Kawal Transparansi Piala Presiden 2019

Ketua SC Piala Presiden 2019, Maruarar Sirait mengatakan bahwa arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan penyelanggaran turnamen ini sama dengan arahan pada Piala Presiden sebelumnya. Ada lima arahan Presiden Jokowi tersebut.

Pertama, jelas Maruarar, keuangan Piala Presiden harus tansparan dan sebagaimana turnamen sebelumnya, pada menit ke-75 setiap pertandingan harus diumumkan hasil penjualan tiket. Piala Presiden pun tidak boleh menggunakan anggaran negara, termasuk anggaran dari BUMN.

Kedua, turnamen harus berjalan fairplay dan tanpa pengaturan skor. Karena itu, sistem pengawasan akan dilakukan secara ketat dan mendalam.

Ketiga, menjadikan sepakbola sebagai industri. Karena itu, semua pemain, pelatih, manajer, suporter hingga sponsor harus menjadi sebuah sistem dan satu kesatuan. Satu sama lain harus saling bersinergi dan saling mendukung.

Keempat, masih kata Maruarar, turnamen Piala Presiden harus bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan. Karena itu, para pedagang kaki lima dan asongan di sekitar arena pertandingan bola harus benar-benar menerima manfaatnya. Termasuk juga hotel dan transportasi sehingga perekenomian bergerak.

"Kelima, harus ada pembinaan prestasi. Harus lahir bibit-bibit unggul yang bagus yang nantinya akan terbentuk menjadi timnas Indonesia," kata Maruarar, yang didampingi perwakilan  PricewaterhouseCoopers (PWC) dan perwakilan organizing committee (OC) Pieter Tanuri dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Rabu malam (27/2).

Demi mengawal transparansi tersebut, Piala Presiden ini juga menggandeng PWC yang merupakan lembaga auditor internasional. Maruarar mengingatkan bahwa Piala Presiden 2019 harus tetap menjaga kepercayaan publik.

Perwakilan PWC, Lok Budianto mengatakan bahwa komitmen transparansi Piala Presiden ini mendapat dukungan yang kuat dari Presiden Jokowo dan Ketua SC Piala Presiden Maruarar Sirait. PWC pun memastikan akan membangun kepercayaan masyarakat.

"Kita akan audit dengan jelas. Misalnya dengan menggunakan satu account sehingga jelas pemauskan dan pengeluaran. Kita akan memastikan juga tidak ada pelanggaran," demikian Lo Budianto.***